RECONSTRUCTION OF THE PESANTREN LAW IN THE FRAME OF PESANTREN INDEPENDENCE

Abstract

Pesantren in the annals of history plays an important role in the world of education, economics and politics. The economy of pesantren has fundamentally prepared itself as an organizational independence in maintaining its existence. The MORA regulation hints at the independence of pesantren with a roadmap of independence as the main guideline. Meanwhile, the Pesantren Law has not specifically mentioned this. This paper seeks to explain the implementation of the independence of pesantren and the need for reconstruction of the Pesantren Law in the perspective of the pesantren m andirian. This research uses a literature approach. The results of the study show the need for a discourse on the reconstruction of articles in the Pesantren Law in line with the pesantren independence program and the programs or technical implementations under it, starting from the funding of pesantren, the roadmap for pesantren independence, to technical guidelines for pesantren business assistance.

Abstrak

Pesantren dalam catatan sejarah memainkan peran penting dalam dunia pendidikan, ekonomi dan politik. Ekonomi pesantren pada dasarnya telah mempersiapkan diri sebagai independensi organisasi dalam mempertahankan eksistensinya. Peraturan Kemenag mengisyaratkan independensi pesantren dengan roadmap kemerdekaan sebagai pedoman utama. Sementara itu, UU Pesantren belum secara spesifik menyebutkan hal tersebut. Tulisan ini berupaya menjelaskan pelaksanaan independensi pesantren dan perlunya rekonstruksi UU Pesantren dalam perspektif pesantren m andirian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan perlunya wacana rekonstruksi pasal-pasal dalam UU Pesantren sejalan dengan program kemandirian pesantren dan program atau teknis pelaksanaan di bawahnya, mulai dari pendanaan pesantren, roadmap kemandirian pesantren, hingga petunjuk teknis bantuan usaha pesantren